Prabowo Ajak Sektor Swasta Dalam dan Luar Negeri Terlibat dalam Proyek Infrastruktir Indonesia
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk terlibat secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam pernyataannya, Prabowo secara terbuka mengakui bahwa di sektor konstruksi fisik, investor swasta, khususnya dari luar negeri sering kali menunjukkan efisiensi dan ketepatan waktu yang lebih tinggi dibandingkan institusi negara.
“Saya percaya pada peranan negara yang kuat, terutama dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan memperbaiki pendidikan. Tapi saya juga tahu, di bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu sambil menghemat anggaran yang besar,” ujar Prabowo dalam acara International Conference of Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur yang dinilai menjadi fondasi utama menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan dunia usaha dianggap krusial.
Untuk mendukung kolaborasi ini, Prabowo juga menyatakan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi mekanisme kemitraan antara pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership/PPP), termasuk dalam hal penyederhanaan regulasi dan perizinan investasi.
“Saya mengundang sektor swasta dari dalam dan luar negeri untuk ikut terlibat sebesar-besarnya dalam pembangunan infrastruktur kita,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Bentuk Badan Otorita Penerimaan Negara, Ada Panglima TNI hingga Kapolri Jadi Petinggi
Langkah ini sejalan dengan strategi besar pemerintah yang mengutamakan efisiensi anggaran dan percepatan penyelesaian proyek, terutama di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan jangka panjang yang kian mendesak.
Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan berarti melepas tanggung jawab negara, tetapi justru bagian dari strategi untuk mengoptimalkan kekuatan nasional dan global demi kesejahteraan rakyat.
(责任编辑:综合)
- ·13 Wilayah Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Deras Hari Ini, 21 Agustus 2024
- ·KPU Siapkan Rapat Pleno Terbuka Untuk Tetapkan Hasil Pemilu 2024
- ·PDI Perjuangan Kembali Kritiki KPU Soal Sirekap
- ·Intip Cara PLN IP Capai RUPTL 10 Tahun Kedepan
- ·DPP Projo Segera Gelar Kongres, Akankah Jadi Partai Politik?
- ·Intip Cara PLN IP Capai RUPTL 10 Tahun Kedepan
- ·Tertarik Magang dan Kerja di Jepang? Ini Pesan Wamenaker
- ·Hubungan AS
- ·Novanto Ajukan PK, Apa Kata KPK?
- ·Lebih Aman dan Ramah Lingkungan, Kereta Api jadi Pilihan Strategis untuk Angkut Komoditas B3
- ·4 Dosen UPNVJ Terlibat Pelanggaran Nilai Integritas Akademik, Dijatuhi Sanksi Administratif
- ·Presiden Joko Widodo Resmikan Bandara Singkawang di Kalimantan Barat
- ·Embun Es Kembali Selimuti Dieng, Suhu Capai Minus 1,3 Derajat Celcius
- ·Kapolda Jadi Saksi di MK Diperbolehkan, Asalkan..
- ·Puan Maharani Absen di Rapat Paripurna Revisi UU Pilkada, Penuhi Undangan Parlemen Hongaria
- ·Polemik Penggelembungan Suara PSI Tak Berujung, KPU Salahkan Teknologi OCR di Sirekap
- ·Waspada Miom dan Kista Kandungan, Haid Tak Normal Jadi Gejala
- ·Polisi Sidik Penambahan Tersangka Dugaan Penipuan Website Rabithah Alawiyah Palsu
- ·Dukung Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah, BRI Ajak Guru se
- ·Program Tukar Tambah Barang Peralatan Rumah Tangga Ternyata Jadi Perangsang Pertumbuhan Ekonomi