LPPK Duga Jaksa Agung Tahu Semua Skandal Pinangki dan Djoko Tjandra
Direktur Komunikasi Lembaga Publik Pemantau Korupsi (LPPK) Teddy Mulyadi menyoroti Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus Djoko Tjandra yang diduga melibatkan Jaksa Agung.
Ia pun menjelaskan seperti surat izin bepergian ke luar negeri di peroleh dari pimpinan di Kejaksaan Agung dan juga beberapa pertemuan yang dilakukan jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra selalu dilaporkan kepada jaksa agung, diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan agung, dimana Pinangki mengungkapkan bahwa sempat melakukan video call dengan Baharuddin pasca Djoko Tjandra sepakat membayar USD100 untuk pengurusan fatwa. Baca Juga: Siapa Sosok DK yang Terseret Kasus Suap Jaksa Pinangki?
Menurutnya, hal tersebut telah mencoreng wajah penegak hukum di Tanah Air. Bahkan, ia mengatakan kasus jaksa Pinangki berbeda dengan kasus Nurhadi (mantan Sekjen MA). Nurhadi hanya sebagai administrator yg tidak secara langsung jadi bagian/bawahan dari Ketua MA, tapi jaksa Pinangki adalah bagian internal yang melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan Agung yang penanggung jawab tertingginya adalah Jaksa Agung,
"Maka sangat wajar jika Jaksa Agung bertanggung jawab atas kinerja kejaksaan agung, termasuk dalam hal kasus jaksa Pinangki," ujarnya dalam keterangan, Rabu (23/9/2020).
Lanjutnya, ia menegaskan, jika komunikasi Pinangki dan Jaksa Agung itu ada, sulit untuk menilai bahwa komunikasi jaksa Pinangki itu tidak berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi Djoko Tjandra.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
下一篇:Suara Lantang Ketua DPRD soal Dugaan Korupsi Formula E: Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan!
相关文章:
- Jangan Kaget! Anies Maju Pilpres 2024, Alumni 212 Belum Tentu Mendukung
- Putaran Baru Negosiasi Perang Dagang AS
- Percakapan Terakhir Wanita Dalam Koper dengan Tersangka Diungkap Kepolisian
- Cak Imin Klaim PKB Tak Pakai Politik Mahar Untuk Pilkada 2024
- Polisi Geledah Rumah Penusuk Syekh Ali Jaber, Ternyata..
- Alexander Marwata Akui Tindakan Nurul Ghufron Tak Langgar Etik
- 10 Saksi Kubu Anies
- Kemenhub Gelar Mudik Ramah Disabilitas Melalui Angkutan Udara
- Dewas KPK: Ada 329 Laporan Masyarakat Selama Periode 2019
- Terima Kunjungan Modi, Trump Berikan Ancaman Tarif Balasan untuk India
相关推荐:
- Tim Hukum PDIP dapat Info Hasto akan Ditahan Sebelum Kongres 2025 Digelar
- 时尚管理留学怎么申请?
- Budi Karya Klaim Mudik 2024 Berjalan Lancar, Kecelakaan Lalu Lintas Turun 8%
- Ganjar Pede PDIP Bakal Pilih Jalur Oposisi, Begini Sikap DPP
- KPAI Sebut Indonesia Darurat Filisida, Faktor Ekonomi Penyebabnya
- Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus 2024, 808 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
- 巴黎美术学院学费多少
- 21 Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Cek di Sini!
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Beri Sinyal Ujian Nasional Bakal Ada Lagi, Mulai Tahun Depan?
- Arus Balik Lebaran dari Surabaya ke Jakarta, Wajib Siapkan Saldo E
- Kalender Desember 2024 Lengkap dengan Pasaran Jawa, Ada Tanggal Merah?
- Monash University Tawarkan 4 Keuntungan Dalam Australia Exchange Program
- HIPMI Bengkulu Undang Helmy Yahya: Kupas Tuntas Karakter, Personal Branding
- Sumur Resapan Prioritas Anies Baswedan, PSI Gak Terima Banget: Solusi Murahan, Melecehkan Rakyat...
- SNPMB 2025, Cek Tata Cara Daftar SNBP Masih Dibuka Sampai 18 Februari
- SNPMB 2025, Cek Tata Cara Daftar SNBP Masih Dibuka Sampai 18 Februari
- Wagub DKI Sebut Izin Keramaian Ada di Kepolisian
- Bank Mandiri Taspen Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun, Targetkan Pertumbuhan 11,6 %
- Bukan dari Kantong Prabowo, Istana Pastikan Retreat Kepala Daerah Pakai Duit Pemerintah
- Menteri PPPA Bakal Batasi Penggunaan Medsos bagi Anak