会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!!

Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

时间:2025-06-14 10:50:40 来源:quickq安卓版安卓下载 作者:百科 阅读:324次

JAKARTA,quickq软件 DISWAY.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 34 Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). 

"Dari data per hari ini, Selasa (7/1), update pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih, tercatat sejumlah 90 dari total 124 Wajib Lapor telah menyampaikan LHKPN-nya, atau telah mencapai sekitar 72 persen," ujar anggota juru bicara KPK, Budi Prasetyo pada Selasa, 7 Januari 2025.

Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

BACA JUGA:KPK Sebut Raffi Ahmad Sudah Serahkan LHKPN Meskipun Datanya Belum Muncul di Website

Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

BACA JUGA:Link dan Cara Cek Harta Kekayaan Pejabat di LHKPN, Bisa Diakses Publik

Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!

Lebih lanjut, Budi merincikan dari 52 Menteri atau Kepala Lembaga Setingkat Menteri, ada 44 yang telah melaporkan LHKPN. 

Kemudian, ada 38 Wakil Menteri dan Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah lapor LHKPN. Masih ada 16 yang belum lapor.

Lalu, sebanyak 8 orang utusan khusus atau Penasihat Khusus/Staf Khusus sudah lapor LHKPN. Masih ada 7 orang yang belum lapor.

"KPK mengimbau kepada para Wajib Lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Dimana, batas akhir pelaporan LHKPN yakni 3 bulan pasca pelantikan, atau 21 Januari 2025," jelas Budi.

BACA JUGA:Terima Kasih Menkes ke BGN, Program Makan Bergizi Gratis Bisa Terselenggara

BACA JUGA:KPK Ungkap Eks Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Donald P. Simanjuntak yang Terseret Kasus DWP Belum Pernah Lapor LHKPN

Adapun, dalam hal ini Budi tidak merincikan nama-nama yang belum serahkan data LHKPN.

"Mohon maaf kami belum bisa sampaikan nama-namanya," imbuh Budi. 

Dalam hal ini, Budi berpesan apabila ada kendala dalam pengisian LHKPN, KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisiannya.

BACA JUGA:Giliran Aliran Dana Rekening Ayah Dokter Koas Lady Selaku Kepala BPJN Kalbar Akan Diusut KPK: Dalami LHKPN

  • 1
  • 2
  • »

(责任编辑:热点)

相关内容
  • Long Weekend Tiba, Penumpang KAI Melonjak 44%! Jangan Sampai Kelebihan Bagasi
  • Jadwal Cuti Bersama Desember 2024, Tanggal 24 Besok Libur Kerja?
  • Maskapai Ini Beri Kursi Ekstra Gratis untuk Penumpang Plus Size
  • ECB Sebut Layanan Aset Kripto Mengancam Reputasi Bank, Soroti Perlunya Regulasi Stablecoin
  • Gandeng UMKM Lokal, Perusahaan Kesehatan Taiwan Visgeneer Siap Masuk Indonesia
  • Mendikdasmen Pastikan Beban Administrasi Guru Berkurang, Skema Terbaru Berlaku 2025
  • Berapa Budget untuk Liburan ke Labuan Bajo? Simak Estimasi BIayanya
  • FOTO: Miss Prancis Jadi Ratu Kecantikan Pertama yang Berambut Pendek
推荐内容
  • Jababeka (KIJA) Amandemen Fasilitas Pinjaman dengan Bank Mandiri
  • ECB Sebut Layanan Aset Kripto Mengancam Reputasi Bank, Soroti Perlunya Regulasi Stablecoin
  • 13 Cara Mengatasi Telinga yang Kemasukan Air saat Mandi dan Berenang
  • Ahli Ungkap Posisi Bercinta yang Bisa Bikin Wanita Mencapai Klimaks
  • Pertamina Bidik Produksi 2,6 Juta Ton LPG Untuk Kurangi Impor
  • Stok Nvidia Menipis, Raksasa Teknologi China Mulai Beralih ke Chip Lokal